Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hingga Mei hanya mencapai Rp 91 triliun, turun 73% dibandingkan Mei 2021.
“Dengan penerimaan negara yang naik sangat tinggi sedangkan belanja perlu dipercepat, posisi kas pemerintah masih cukup baik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KiTA APBN edisi Juni 2022, Kamis (23/6).
Dengan posisi kas pemerintah yang baik, menurut Sri Mulyani, defisit tahun ini bisa ditekan lebih rendah dari target. Kondisi ini membuat pembiayaan utang juga bisa berkurang. Realisasi pembiayaan utang hingga Mei baru mencapai 9,3% dari target APBN sebesar Rp 973,6 triliun.
Realisasi penerbitan utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 75,3 triliun atau 7,6% dari target. Realisasi tersebut turun 78,4% dari realisasi periode yang sama tahun lalu.
Meski begitu, syaratnya berkebalikan dengan penarikan pinjaman. Tahun lalu realisasi kredit bersih tercatat minus Rp 16,8 triliun, sedangkan tahun ini tercatat positif Rp 15,7 triliun. Artinya, penarikan pinjaman baru pada lima bulan pertama tahun ini lebih besar dari pembayaran pinjaman, kebalikan dari tahun lalu.
Di sisi lain, penurunan net penerbitan SBN yang cukup signifikan mendorong pembiayaan utang dalam APBN secara keseluruhan turun lebih dari 70%. Menurut dia, kondisi ini menjadi indikator keuangan negara semakin sehat di tengah tekanan global yang semakin meningkat.
“Keuangan negara, khususnya APBN, bisa sedikit terlindung dari goncangan dengan kenaikan suku bunga, kenaikan inflasi, dan kenaikan imbal hasil SBN, jika kita bisa menurunkannya. penerbitan maka kita akan lebih terlindungi,” kata Sri Mulyani
Sri Mulyani juga berencana menurunkan target lelang SBN tahun ini. Sebelumnya, dia telah menyebutkan bahwa pemerintah akan mengurangi penerbitan hingga Rp 100 triliun tahun ini.
“Kami bergeser obligasi global oportunistik, jika kondisinya bagus, kami akan publikasikan,” kata Sri Mulyani.
Penerbitan obligasi global Penurunan tersebut kemudian akan digeser dengan menaikkan penerbitan SBN ritel milik investor domestik yang lebih stabil. Penurunan ini juga merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menghindari gejolak di pasar keuangan global.
Selain itu, pemerintah juga masih memiliki sumber pendanaan dari dukungan Bank Indonesia melalui SKB I. Melalui skema ini, BI telah membeli SBN senilai Rp 32,2 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp 17,1 triliun dan Rp 15,2 triliun. 1 triliun dalam bentuk sukuk. (DM05)