No menu items!

Kominfo Godok Aturan Data Pribadi, Google & Meta Terancam Denda Besar

Must Read

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang menyusun aturan terkait denda bagi pelanggar data pribadi. Operator sistem elektronik termasuk Meta hingga Google terancam denda dengan nilai yang mengacu pada persentase pendapatan kotor perusahaan.

Aturan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RPP PNBP) terkait Kementerian Informasi dan Komunikasi. Dalam RPP PNBP dibahas nilai denda yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain UU ITE, perusahaan digital akan didenda jika melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Berdasarkan draft RPP PNBP yang diterima Katadata.co.id, ada usulan penerapan nilai denda dengan mekanisme baru. Sejak awal sanksi administratif menggunakan poin maksimal, dengan setiap pelanggaran memiliki poin yang berbeda dengan besaran persentase yang akan dikalikan dengan pendapatan kotor perusahaan.

“Usulan baru, besaran persentasenya ditentukan 3%,” demikian dikutip dari draf pembahasan RPP PNBP, Selasa (31/5).

Angka 3% diambil untuk merujuk pada angka tengah persentase pelanggaran yang dilakukan oleh Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), yaitu 2% dan 4%. Sementara itu, GDPR adalah peraturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa.

Selain itu, ada usulan untuk tidak mengklasifikasikan skala usaha dalam pengenaan denda. Dalam draf tersebut juga dijelaskan bahwa pelanggaran yang akan didenda merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g PP PSTE.

Dalam pengertian itu, penyelenggara sistem elektronik memang harus melakukan pengumpulan data secara terbatas dan spesifik, secara sah, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi. Selain itu, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.

Pelanggaran terhadap setiap prinsip akan dihitung sebagai satu pelanggaran. Pelanggaran terhadap beberapa prinsip akan dijabarkan dalam indeks jumlah pelanggaran

Rancangan RPP PNBP menggambarkan bahwa penyelenggara sistem elektronik memperoleh pendapatan kotor tahunan sebesar Rp 2,3 miliar. Perusahaan kemudian melakukan pelanggaran berupa pemrosesan data pribadi yang dilakukan sesuai dengan tujuannya dan pengungkapan data pribadi 700 ribu pengguna secara tidak sah. Kemudian, ada 13 informasi data pribadi termasuk data sensitif yang diungkapkan secara ilegal.

Ketika kasus terungkap dan diselidiki, kepatuhan penyelenggara terhadap penerapan perlindungan data pribadi diremehkan. Pihak penyelenggara pun mengakui pelanggaran tersebut. Jadi, jika dihitung nilai dendanya sekitar Rp 18,9 juta.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan RPP PNBP selesai pada Juni. “Ini akan ada sebelum RUU Perlindungan Data Pribadi,” kata Teguh Arifiyadi, Direktur Eksekutif (Plt) Direktur Manajemen Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Teknologi Informasi, Teguh Arifiyadi dalam konferensi pers virtual, di Januari (27/1).

Teguh mengatakan, mekanisme sanksi dirancang untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar data pribadi. Selama ini sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif.

Kominfo menilai sanksi yang berlaku saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Bahkan, serangan siber berupa peretasan dan pencurian data semakin masif. Kominfo mencatat, total ada 47 kasus kejahatan siber yang ditangani Kominfo sejak 2019 hingga awal 2022. (DM05)

Latest News

Genjot Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak, Kementan Gandeng Pelaku Usaha

Dalam upaya peningkatan produksi pangan, khususnya pangan asal ternak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan tujuan ekspor, Kementerian Pertanian...

More Articles Like This