No menu items!

Petani dan Politik

Must Read

Oleh : Entang Sastraatmadja (Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat)

Ada pertanyaan yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama: mengapa petani di negeri agraris sekaliber Indonesia, tidak mampu memberi warna dalam pengambilan keputusan politik yang ditetapkannya? Kalau pun masalah kebijakan politik lebih banyak ditentukan oleh partai politik, mengapa tidak ada partai politik yang betul-betul menyuarakan kata hati para petani di Tanah Merdeka ini?

Lebih vulgarnya lagi mengapa sekali pun pernah ada yang menggagas pembentukan Partai Petani Indonesia, ternyata sekalinya ikut Pemilihan Umum, hasilnya hampir tidak ada yang mencoblosnya? Rakyat kita, termasuk petani di dalamnya lebih banyak yang memilih PDIP, Partai GERINDRA, Partai Golongan Karya dan lain sebagainya, yang nama partai politiknya tidak laterlek mencantumkan kata PETANI.

Pada jamannya, kaum tani sempat dikooptasi oleh kekuasaan. Petani diminta untuk berhimpun dalam bentuk organisasi profesi atau organisasi massa. Pentolan dari organisasi tersebut diberi “jatah” oleh Partai Politik tertentu untuk duduk di lembaga legislatif sesuai dengan tingkatannya. Jadilah petani sebagai anggota DPR atau DPRD.

Mereka selama lima tahun berkantor di Senayan, sekali pun lebih banyak mengisi absen ketimbang memberi catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Hal yang sama dilakukan pula bagi kaum buruh, nelayan, pemuda dan lain sebagainya. Di parlemen, mereka tak ubahnya sebagai asesoris politik ketimbang jadi aktor politik yang handal dan getol memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang dilahirkan pemerintah.

Sungguh sedih dan mengenaskan kalau kepentingan utama kaum tani, hanya dipersonifikasikan oleh beberapa orang petani binaan pemerintah saja. Ini yang tidak benar. Pemerintah harus sungguh-sungguh menyimak apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kaum tani. Tidak boleh mengada-ada atau bahkan cuma mengarangnya saja.

Kini jaman telah berubah. Di awal reformasi, kita sangat membenci adanya kooptasi kekuasaan terhadap warga bangsa. Kita komit yang namanya demokrasi harus betul-betul tegak dan ditegakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kita tolak yang namanya oligarki. Pemerintah harus benar-benar mau mendengar suara rakyat.

Kita tidak ingin melihat masyarakat hanya tampil sebagai pelengkap penderita dalam pembangunan yang kita lakoni saat ini. Prinsip dari, oleh dan untuk rakyat, mesti dijalankan secara murni dan bertanggungjawab. Ini perlu dipahami, mengingat dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan pejabat.

Rakyat itulah yang akan menentukan bagaimana sebaiknya potret Indonesia di masa depan. Artinya, kekeliruan yang cukup fatal jika pemerintah melupakan kehadiran dan keberadaan rakyat dalam pembangunan. Pengambil kebijakan harus selalu peka dan mau mendengar suara rakyatnya, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kebijakan.

Di negara kita, petani (dalam arti luas) merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh warga bangsa. Profesi petani, kini bukan lagi hanya sekedar bercocok-tanam menghasilkan produksi, namun juga petani dituntut untuk mampu tampil sebagai pengusaha. Era kekinian kita perlu mencetak para “petani pengusaha”, sehingga mampu menjual hasil produksinya sendiri.

Langkah ini perlu diambil agar ketergantungan petani kepada tengkulak, sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Petani tidak boleh lagi menjadi permainan tengkulak dalam menjual hasil panennya. Ini berarti nilai tambah ekonomi yang selama ini dinikmati tengkulak akan bergeser jadi keuntungan petani.

Lebih jauh lagi kita ingin agar para petani mamperoleh pelatihan yang lebih mengarah kepada tuntutan pasar. Berarti, konsep Penyuluhan Pertanian, tidak boleh lagi hanya mengarah kepada peningkatan produksi semata, namun juga harus dibarengi dengan pemahaman yang utuh terhadap sistem pemasaran hasil pertanian itu sendiri.

Kondisi petani yang belum mampu menerapkan konsep agribisnis secara utuh, membuat para tengkulak tetap leluasa memainkan harga disaat panen raya berlangsung. Disinilah petani berharap agar negara hadir secara nyata di tengah-tengah kesusahan petani. Pemerintah, sepatutnya mencari terobosan cerdas, bagaimana caranya agar para tengkulak ini tidak terlalu menekan harga petani.

Sudah saatnya tengkulak perlu berbagi keuntungan dengan petani. Apalagi jika sekarang sedang digaungkan jargon “tengkulak sahabat sejati petani”. Catatan kritisnya adalah apakah para tengkulak mau untuk berbagi keuntungan dengan para petani? Ataukah tidak, para tengkulak di negeri ini hanya ingin mengeruk untung sebesar-besarnya? Hal inilah yang perlu pendalam lebih lanjut.

Upaya penyelesaian masalah yang demikian, jelas membutuhkan adanya “politik pertanian” yang tegas. Bagaimana pun alasannya, keberpihakan kepada petani adalah sebuah kewajiban. Petani harus dilindungi. Petani harus dibela. Inilah sesungguhnya semangat dilahirkannya Undang Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Perjuangan partai politik tentu bukan hanya sekedar menerbitkan regulasi setingkat undang-undamg atau peraturan daerah lewat kader-kader terbaiknya di parlemen. Namun yang tak kalah penting nya untuk digarap adalah sampai sejauh mana partai politik tersebut mampu “mengamankan” regulasi yang dilahirkannya itu dalam penerapannya di lapangan. (DM05)

Latest News

Genjot Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak, Kementan Gandeng Pelaku Usaha

Dalam upaya peningkatan produksi pangan, khususnya pangan asal ternak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan tujuan ekspor, Kementerian Pertanian...

More Articles Like This