Guna mengurangi risiko bencana alam serta mendukung komitmen Dunia dalam Resiliensi berkelanjutan, belum lama ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan pentingnya membangun resilience bencana yang berpusat pada manusia atau “people cantered”.
“Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam serta lingkungan hidup,” kata Puan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani ketika menghadiri Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, pada hari Kamis, 26 Mei 2022.
Dalam pidato yang bertemakan “From Risk to Resilience : Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World” tersebut, Puan menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian dan upaya membangun kesadaran harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup.
Dalam pertemuan tersebut, Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana.
Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penanganan bencana.
“Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,” kata Puan dalam siaran persnya.
Wanita kelahiran Jakarta 6 September 1973 yang pernah menempuh pendidikan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Indonesia (fisip UI) dan kini berhasil menjadi wanita pertama Indonesia yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut.
“Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” kata Puan.
Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
Dan yang keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana.
“Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda. Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resiliensi dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,” kata Puan. (DM06)