No menu items!

Anggaran Bengkak, Pemerintah Ingin Ganti Skema Subsidi BBM dan LPG

Must Read

Realisasi belanja negara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas cair (LPG), hingga April lalu mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 50 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp 23,3 triliun.

Kepala Ahli Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga minyak di pasar global. “Minyak kita masih banyak impor, jadi kalau harga beli naik dan kita ingin mempertahankan harga, subsidi harus naik,” kata Edy dalam keterangan, Rabu (25/5). .

Edy menjelaskan mengapa pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM, khususnya Pertalite dan LPG tiga kilogram. Menurut dia, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian global.

Pemerintah, kata dia, sebenarnya bisa mencabut subsidi dan melepas BBM Pertalite dan LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk subsidi energi.

Padahal pemerintah juga menyadari bahwa subsidi energi khususnya LPG banyak dinikmati oleh kalangan menengah dan menengah sehingga kurang tepat sasaran.

Untuk itu, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengubah skema subsidi, dari subsidi barang menjadi subsidi orang atau sistem tertutup.

“Agar tetap menjadi sasaran, hanya masyarakat miskin atau rentan miskin yang menikmati,” kata Edy.

“Dengan skema subsidi terbuka saat ini, dikhawatirkan volumenya bisa tidak terbatas, karena masyarakat yang seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima subsidi karena tidak miskin atau rentan miskin justru menikmatinya,” lanjutnya.

Edy mengungkapkan, implementasi transformasi skema subsidi energi akan disesuaikan dari waktu ke waktu, terutama dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah juga masih menunggu kesiapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Ini untuk menarik masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi dan tidak mengganggu daya belinya,” pungkas Edy.

Seperti diketahui, DPR telah menyetujui kenaikan alokasi dan kompensasi subsidi energi pada 2022. Rinciannya, subsidi BBM dan LPG Rp 71,8 triliun, serta subsidi listrik Rp 3,1 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memperkirakan belanja negara tahun ini membengkak menjadi Rp 392,3 triliun seiring dengan peningkatan anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan belanja negara tahun ini mencapai Rp 3.106,4 triliun atau tumbuh 11,5% dari tahun lalu. Peningkatan belanja ini terutama pada belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun. Belanja melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga akan meningkat sebesar Rp 35,2 triliun.

Peningkatan belanja pemerintah pusat ini disebabkan belanja subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 349,9 triliun. Pemerintah juga mengentalkan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 19,86 triliun, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 23,9 triliun, dan mengalokasikan BUN untuk K/L sebesar Rp 3 triliun. (DM05)

Latest News

Genjot Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak, Kementan Gandeng Pelaku Usaha

Dalam upaya peningkatan produksi pangan, khususnya pangan asal ternak untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan tujuan ekspor, Kementerian Pertanian...

More Articles Like This