Hilirisasi adalah merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki, dengan adanya hilirisasi, maka nantinya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku tetapi berupa bahan setengah jadi atau barang jadi.
Hilirisasi ini juga ingin dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, belau meminta proses hilirisasi industri dipercepat guna meningkatkan nilai tambah bagi produk dalam Negeri, sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.
“Percepat proses hilirisasi industri didalam Negeri”
Jokowi mengatakan dalam keterangan yang disampaikan pada acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022 yang diselenggarakan di Istana Negara.
Selain itu jokowi juga menyampaikan mengenai daerah-daerah yang memiliki pertambangan harus didorong agar segera membangun smelter atau fasilitas pengelolaan hasil tambang guna meningkatkan nilai tambah barang tambang.
“Sementara daerah-daerah yang memproduksi komunitas pangan seperti cokelat, kopi dan lainnya agar didorong masuk ke industri didaerah lain agar meningkatkan nilai tambah berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang besar untuk rakyat”, kata Jokowi.
“Sekali lagi saya ingatkan jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan baku mentah, Raw material, stop. Karena sampai kapanpun kita hanya mengirim bahan mentah dan kita tidak dapat apa-apa, ini yang kita sebut transformasi ekonomi”
Hal ini sangat beralasan, karena sudah lebih dari 400 tahun Negara kita tidak memiliki keberanian menghentikan ekspor bahan mentah material, sehingga sejak tahun 2020 Indonesia berupaya untuk mulai menghentikan ekspor bahan mentah secara bertahap, dengan menghentikan ekspor nikel, tembaga, hasil pertanian dan perkebunan.
Karena hasil yang diperoleh sangat sedikit, maka pemerintah memikirkan untuk menambah nilai tambah dari bahan mentah ekspor tersebut dengan cara mengekspor berupa barang setengah jadi dan barang jadi, sehingga akan menambah lapangan pekerjaan yg besar, menambah nilai tambah dari pajak, PPN dan PNBP penerimaan Negara bukan pajak bagi Indonesia.
Tentu saja larangan ekspor bahan mentah Indonesia telah mempengaruhi industri Dunia, terutama nikel karena logam berat ini memiliki peran dan manfaat penting bagi berbagai industri Dunia, namun meskipun saat ini Indonesia dibawa ke WTO dan digugat oleh Uni Eropa.
Hal tersebut tidak mempengaruhi langkah Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia kedepannya lebih baik lagi. Langkah tersebut telah dibuktikan oleh pemerintah dengan menghentikan ekspor nikel sejak tahun 2020 dan ditahun 2022 ini Indonesia berencana akan menghentikan ekspor Bauksit yaitu campuran tembaga dan nikel yang bisa menjadi bahan baterai dan sodium ion.
Nikel sediri merupakan logam keras berwarna putih keperakan dengan sedikit corak semburat ke emasan, logam ini dikenal memiliki kepadatan, kuat dan ketahanan terhadap panas dan korosi. Tidak heran jika fungsi nikel sangat berguna untuk pengembangan berbagai produk seperti bahan baku pembuatan kabel listrik, koin dan peralatan militer.
Dari larangan ekspor biji nikel terbukti mampu menambah potensi penyerapan nilai tambah Indonesia ditahun ini mencapai hingga 20 miliar dollar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan 3-4 tahun lalu yang hanya mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat.
Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia dengan 90 persen cadangan nikel yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Provinsi Sulawesi dan Maluku utara, ditahun 2021 diketahui produksi nikel mampu mencapai 1 juta ton dan cadangan sebesar 21 juta ton. (DM06)