Kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini, diduga akibat adanya tindakan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil). Oleh karena itu Presiden Joko Widodo meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas perkara dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit tersebut.
Seperti yang dilansir dari dari channel Youtube Sekretariat Presiden dimana menayangkan video Presiden yang mengatakan, “Kemarin, pada hari Selasa, 19 April 2022, Kejagung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain “.
Kemudian dalam keterangan persnya usai mengunjungi Pasar Bangkal Baru di Sumenep, Jawa Timur, Rabu, Presiden Joko Widodo memerhatikan atas penetapan empat tersangka yang berkaitan dengan kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menurut Presiden, saat ini komoditas seperti minyak goreng masih menjadi permasalahan di tengah kebutuhan masyarakat.
Demi menjaga agar daya beli mayarakat terhadap minyak goreng tetap baik, pemerintah pun berupaya memberikan subsidi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng selama tiga bulan, periode April hingga Juni 2022, sebesar Rp300 ribu per penerima.
Mengingat terjadi peningkatan kenaikan harga pada CPO di luar negeri, maka perusahaan produsen minyak sawit di dalam negeri cenderung melakukan ekspor dengan memanfaatkan harga CPO yang sedang tinggi tersebut.
“Kecenderungan produsen itu pengennya ekspor, memang harganya tinggi di luar,” tambah Jokowi.
Akibat adanya kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan, yang saat itu ditetapkan Rp14 ribu per liter, menyebabkan keberadaan minyak goreng di pasaran akhirnya menjadi langka.
Hingga pada akhirnya pemerintah mencabut penetapan HET minyak goreng kemasan dan melakukan subsidi terhadap minyak goreng curah, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp14 ribu per liter.
Namun menurut Jokowi kebijakan itu belum efektif untuk menurunkan harga minyak goreng, bahkan untuk kembali normal.
“Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kami tetapkan. Artinya, memang ada permainan,” ujar Jokowi. (DM06)