Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada kabinet kerja Indonesia Maju, Ir. Budi Karya Sumadi, yang sebelumnya menjabat posisi yang sama pada kabinet kerja tahun 2016 menggantikan Ignasius Johan, belum lama ini meminta Dewan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengawal pengelolaan keuangan dan pelayanan dari satuan kerja BLU yang ada dilingkungan kementerian perhubungan agar kinerjanya semakin meningkat.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk mewujudkan badan layanan umum yang profesional dalam melayani, berjiwa korporasi, produktif dan inovatif bisa tercapai. Peran Dewan pengawas badan layanan umum ini sangat diperlukan agar target indikator kinerja utama dan pengelolaan BLU yang telah di tetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dapat tercapai.
Oleh karena itu, Menhub meminta Dewas BLU harus lebih berkontribusi aktif dalam melaksanakan pengawasan sebagai Check And Balance, terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Selain itu, sesuai peraturan Kementerian Keuangan tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, maka landasan tugas-tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan dewan pengawas harus dipenuhi dan dipatuhi. Diantaranya adalah memberikan pendapat, dan saran secara tertulis kepada Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Pejabat Pengelola BLU, serta melaporkan kepada Menhub dan Menkeu jika terjadi gejala menurunnya kinerja atau adanya penyimpangan atas ketentuan Perundangan-undangan.
Tidak hanya itu Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Dewas BLU) juga harus menyampaikan program kerja mereka paling sedikit dua kali dalam setahun.
Menurut Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto yang hadir secara daring dilingkungan kementerian perhubungan, menyampaikan beberapa kewajiban dan peran dewan pengawas badan layanan umum, yaitu mengambil keputusan yang efektif, tepat, cepat dan independen, serta memastikan tata kelola ditetapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain memberikan pembekalan menteri perhubungan juga telah melantik43 orang sebagai ketua dan anggota dewan pengawas badan layanan umum.
Saat ini kementerian perhubungan telah memiliki 31 satuan kerja badan layanan umum yang tersebar dibeberapa provinsi dari Aceh sampai Papua, dengan jumlah SDM sekitar 5.919 orang dan telah mengelola aset sebesar 47,71 triliun. Hingga kini kontribusi pendapatan negara bukan pajak mencapai 1,37 triliun atau 16,49 persen dari total target PNBP sektor perhubungan sebesar 8,5 triliun pada 2022.
Melalui pengelolaan Badan Layanan Umum ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi pada masyarakat, sekaligus dapat menjadi sumber pendanaan kreatif ditengah keterbatasan fiskal negara melalui PNBP yang dihasilkan dari kinerja satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).(DM06)