PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengucurkan kredit sindikasi senilai Rp 2,3 triliun untuk mendukung pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I dan penggantian sebanyak 37 jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Djunaidi menyampaikan bahwa dua paket proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini merupakan hal yang penting. Bank Mandiri mengapresiasi Kementerian PUPR atas kesempatan untuk ikut berpartisipasi mengerjakan dua proyek tersebut.
Dalam hal ini, perseroan resmi menandatangani perjanjian fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp 1,17 triliun dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang ditunjuk Kementerian PUPR untuk menggarap proyek SPAM Regional I Jatiluhur yaitu PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ).
WTJJ merupakan konsorsium yang didirikan pada 15 Februari 2021 lalu oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% kemudian PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) sebesar 17,44%, dan PT Tirta Gemah Ripah sebesar 2,56%.
Darmawan menyatakan bahwa pemberian kredit sindikasi ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pembangunan SPAM Regional Jatiluhur I di mana pembangunan tersebut diharapkan dapat menambah suplai air bersih hingga 4.750 liter per detik yang akan mendukung masyarakat di Jakarta, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
“Adapun dalam skema fasilitas kredit sindikasi yang diberikan ini Bank Mandiri bertindak sebagai mandated lead arranger and bookrunner, sekaligus berperan sebagai agen fasilitas dan agen jaminan, dan agen penampungan,” jelas Darmawan di Kementerian PUPR, Kamis (1/4).
Jembatan
Selain menandatangani perjanjian proyek SPAM Regional Jatiluhur I, emiten perbankan pelat merah ini menandatangani perjanjian kredit senilai Rp 1,73 triliun dengan PT Baja Titian Utama untuk mendukung penggantian atau duplikasi sebanyak 37 jembatan Callender Hamilton yang tersebar mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurut Darmawan. dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga akan menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur untuk menciptakan supply chain dan demand terhadap kegiatan ekonomi. “Kita juga ingin menciptakan kesan untuk investasi yang akan terus ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, BMRI dan Kementerian PUPR juga resmi menandatangani MoU terkait penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan sebagai landasan untuk bersinergi dan mendukung kegiatan PUPR dalam mengakselerasi pemerataan infrastruktur di Indonesia.
“Kita harapkan, pembangunan infrastruktur yang berperan penting ini dapat menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah tercermin dari komposisi PDB nasional 2021 di mana sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,44% terhadap total PDB nasional 201 sebagai terbesar keempat setelah industri, pengolahan, pertanian, dan perdagangan,” pungkas Darmawan. (DM05)