No menu items!

Sepakat dengan Menteri Erick Thohir, Komunitas Pensiunan Pertamina Minta Audit Dana Pensiun Pertamina Dibuka

Must Read

Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI yang menyebut dana pensiun jadi tempat korupsi diamini Organisasi Komunitas Pensiunan Pertamina (KP-2). Bahkan KP-2 minta audit dana pensiun Pertamina oleh BPK dibuka secara transparan.

“Menindaklanjuti pernyataan bapak Menteri BUMN kami minta agar aliran dana pensiun BUMN Pertamina teraudit oleh BPK atas Manfaat Pensiun dan Layanan kesehatan dibuka secara transparan,” ujar Luluk Harijanto, Ketua Umum KP-2 dalam rilis Senin (6/12/2021).

Menurut Luluk Harijanto, KP-2 sejak 2020 telah berupaya mengungkapkan tentang dugaan adanya kandungan konspirasi dana pensiun BUMN Pertamina. Kini momentum memerangi praktek tidak baik penggunaan dana pensiun dinilai merupakan saat yang tepat.

KP-2, menurut Luluk Harijanto, memiliki alasan kuat agar pengelolaan dana pensiun Pertamina dibuka secara transparan. Pasalnya sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dana Pensiun BUMN termasuk dalam Keuangan Negara.

“Meskipun dinyatakan terpisah dari kekayaan BUMN sebagai pendirinya, dana pensiun BUMN tidak serta-merta dipisahkan dari statusnya sebagai bagian dari keuangan negara. Pemisahan semata-mata untuk menjamin kemampuan mengelola kebijakan yang bersifat prefiks sehingga tidak perlu mengikuti pola baku pengelolaan keuangan pemerintah. Pemisahan kekayaan negara di sini hanya untuk memudahkan pengelolaan usaha atau bisnis,” ujar Luluk Harijanto yang juga penisunan Pertamina ini.

KP-2, seperti diungkapkan Luluk Harijanto juga menengarai adanya aliran dana teraudit atas dugaan pemberian fasilitas dan atau pendanaan kepada organisasi dan atau himpunan pensiunan pertamina.

KP-2 juga menyoal pengakuan terhadap satu-satunya wadah tunggal pensiunan ini karena dinilai tidak sesuai dengan pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 dan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan. Karena penentuan organisasi wadah tunggal hanya bisa dilakukan dengan Undang Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

“Pensiunan BUMN Pertamina agar menentukan sendiri menjadi anggota organisasi pensiunan atau tidak menjadi anggota pensiunan, sebagaimana maksud dari pasal 28 E butir (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. KP-2 tidak minta dikasihani namun minta dinilai apakah sudah dimanusiakan,” ujar Luluk Harijanto.(DM04)

Latest News

Masif dan Agresif Pertamina Lanjutkan Eksplorasi Dukung Ketahanan Energi

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina berkomitmen memberikan kontribusi terbaiknya pada pencapaian ketahanan energi negeri. Dalam...

More Articles Like This