Ini peringatan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) iNDONESIA Mohammad Faisal. Dia mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan bergantung pada pengendalian pandemi COVID-19.
Apabila pandemi COVID-19 belum terkendali, aktivitas perekonomian akan terhambat sehingga berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Defisit pun berpotensi lebih lebar dari target yang sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Apakah strategi pemerintah mendorong peningkatan pendapatan perpajakan sampai Rp100 triliun, ini yang menjadi tanda tanya, yang kemudian bisa jadi ada resiko target itu tidak tercapai,” kata Faisal kepada Antara di Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Dalam RUU APBN 2022, pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 4,85 persen dari PDB. Nilai ini diambil sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat pada 2023 mendatang defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen dari PDB.
Menurut Faisal, penyempitan defisit APBN 2022 akan dilakukan pemerintah dengan mendorong peningkatan pendapatan perpajakan hingga sekitar Rp100 triliun. Sementara, itu belanja diturunkan lebih sedikit yakni sekitar Rp42 triliun.
“Pada 2022, pemerintah ingin mendorong pemungutan pajak yang lebih banyak. Ini yang mungkin menjadi tanda tanya dari sisi kesesuaiannya dengan kondisi COVID-19,” katanya.
Dalam RUU APBN 2022, menurutnya, pemerintah memandang pandemi COVID-19 akan sudah tertangani sehingga pertunbuhan ekonomi pun ditarget berkisar 5-5,5 persen.
“Tapi bagaimana kalau kemudian pandemi ini masih terjadi? Karena kalau melihat sampai sekarang vaksinasi masih rendah dan pelonggaran mobilitas sedikit demi sedikit, artinya kemungkinan itu tetap ada di 2022,” imbuhnya.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pandemi COVID-19 bisa teratasi pada tahun 2022 mendatang. Dengan demikian aktivitas perekonomian tidak kembali terhambat, negara mendapatkan pendapatan lebih banyak, dan target defisit anggaran yang sebesar 4,85 persen dapat tercapai.(DM04)